Pramoedya Ananta Toer, dan Kontroversi Tentangnya

Pramoedya Ananta Toer, dan Kontroversi Tentangnya

Masa muda Pramoedya

Pramoedya Ananta Toer, seperti halnya seniman Indonesia pada era 1960-an, hidup miskin, pas-pasan, namun memiliki karya yang membanggakan. jarang pada kala itu muncul seniman dengan karya yang ecek-ecek. banyak diantara mereka memiliki reputasi bagus di dunia sastra, melegenda, dan Pramoedya adalah salah satunya.

Sayang namanya kurang berkibar, tidak seperti Chairil Anwar, Taufik Ismail ataupun Rendra. Kenapa?
Karena beliau dulu pada jamannya dianggap "kiri". Seniman untuk Lekra. Dan seberapa bagusnya karya yang beliau hasilkan, pemerintah dan seniman paska PKI tidak pernah mengapresiasinya.

Pramoedya lahir di Blora, Jawa Tengah, 6 Februari 1925. Sebagai rakyat jelata, dari orang tua yang hidup pas-pasan. berhasil susah payah lulus dari Sekolah Kejuruan Radio di Surabaya dengan jerih payahnya sendiri. Sempat juga beliau menjadi anggota militer paska kemerdekaan Indonesia. Ia banyak menulis di sela masa tugas dan masa ia dipenjara Belanda di Jakarta. Pram juga pernah mendapat kesempatan menjadi
wakil pertukaran budaya ke Belanda. Dan program itulah yang mengubah gaya kepenulisannya setelah kembali ke Indonesia. 

Ya, saat pulang Pramoedya ikut organisasi Lekra, salah satu organisasi sayap kiri di Indonesia. Banyak karyanya yang menyebabkan friksi pada pemerintahan rezim Soekarno. Namun tulisannya secara sastra bertambah matang. Dan Pramoedya tumbuh menjadi penulis dengan gaya bahasa yang lugas dan jujur, serta tajam dalam menyiratkan makna konotatif di tulisannya. 

Pernah beliau mendapatkan anugrah sastra Ramon Magsaysay Award, 1995, dan 26 tokoh sastra lantas mengajukan protes keras ke yayasan pemberi hadiah. Mereka menganggap tidak pantas seorang "kiri" mendapat anugerah sastra. Mereka mengancam akan mengembalikan award yang pernah mereka terima, bila Pramoedya juga tetap mendapat anugerah yang sama.

dan semenjak Orde Baru berkuasa, Pramoedya tidak pernah mendapat kebebasan menyuarakan suaranya sendiri, dan telah beberapa kali dirinya diserang dan dikeroyok secara terbuka di koran.

Terlepas dari hubungannya dengan Lekra, Pram adalah seniman yang lengkap, dia penulis dan seorang sejarawan yang handal. Novelnya bukan novel ecek-ecek. Karyanya pasti berdasar apa yang beliau lihat dengan matanya, yang beliau rasakan dengan hatinya, dan itu smeua jujur. Terlepas dari apa yang orang lain tangkap. 

Buktinya, berbagai penghargaan beliau dapatkan justru setelah ia berusia senja. Saat karya-karyanya secara luas bisa dinikmati lagi, tidak terkekang oleh kekuasaan. Beliau mungkin pernah salah dengan menginjakkan satu kakinya ke Lekra, yang sebagai pembelanya ia sebutkan "saya tidak pernah masuk ideologi manapun, saya hanya membela keadilan". 

Bagaimanapun, Pramoedya adalah salah satu legenda dunia sastra di negara kita. sosok yang fenomenal, sosok yang sebagian orang membenci, tapi sebagian lain mengagumi. Mari lupakan masa lalu, dan baca karya-karyanya. Tak pelak, Andrea Hirata, Raditya Dika, atau Stephanie Meyter sekalipun akan menjadi sangat kecil. Dia adalah J.K. Rowling pada masanya, seorang Ernst Hemmingway Indonesia.

Daftar penghargaan Pramoedya Ananta Toer :

•  Nominasi Hadiah NOBEL Sastra
• Freedom to Write Award dari PEN American Center, AS, 1988
• Penghargaan dari The Fund for Free Expression, New York, AS, 1989
• Wertheim Award, "for his meritorious services to the struggle for emancipation of Indonesian people", dari The Wertheim Fondation, Leiden, Belanda, 1995
• Ramon Magsaysay Award, "for Journalism, Literature, and Creative Arts, in recognation of his illuminating with briliant stories the historical awakening, and modern experience of Indonesian people", dari Ramon Magsaysay Award Foundation, Manila, Filipina, 1995
• UNESCO Madanjeet Singh Prize, "in recognition of his outstanding contribution to the promotion of tolerance and non-violence" dari UNESCO, Perancis, 1996
• Doctor of Humane Letters, "in recognition of his remarkable imagination and distinguished literary contributions, his example to all who oppose tyranny, and his highly principled struggle for intellectual freedom" dari Universitas Michigan, Madison, AS, 1999
• Chancellor's distinguished Honor Award, "for his outstanding literary archievements and for his contributions to ethnic tolerance and global understanding", dari Universitas California, Berkeley, AS, 1999
• Chevalier de l'Ordre des Arts et des Letters, dari Le Ministre de la Culture et de la Communication Republique, Paris, Perancis, 1999
• New York Foundation for the Arts Award, New York, AS, 2000
• Fukuoka Cultural Grand Prize (Hadiah Budaya Asia Fukuoka), Jepang, 2000
• The Norwegian Authors Union, 2004
• Centenario Pablo Neruda, Chili, 2004

EKONOMI KERAKYATAN DALAM ERA GLOBALISASI

Add caption

oleh
Prof. Dr. Mubyarto: Guru Besar FE – UGM
Banyak orang berpendapat bahwa sejak krismon 1997 Indonesia telah men­jadi korban arus besar “globalisasi” yang telah menghancur-leburkan sendi-sendi kehidupan termasuk ketahanan moral bangsa. “Diagnosis” tersebut menurut pendapat kami memang benar dan kami ingin menunjukkan di sini bahwa kecemasan dan keprihatinan kami sendiri sudah berumur 23 tahun sejak kami menyangsikan ajaran-ajaran dan paham ekonomi Neoklasik Barat yang memang cocok untuk menumbuhkan ekonomi (ajaran efisiensi) tetapi tidak cocok untuk mewujudkan pemerataan (ajaran keadilan). Pada waktu itu (1979) kami ajukan ajaran ekonomi alternatif yang kami sebut Ekonomi Pancasila. Pada tahun 1981 konsep Ekonomi Pancasila dijadikan “Polemik Nasional” selama 6 bulan tetapi selanjutnya digemboskan dan ditenggelamkan.
Kini 21 tahun kemudian, kami mendapat banyak undangan ceramah/seminar tentang ekonomi kerakyatan yang dianggap kebanyakan orang merupakan ajaran baru setelah konsep itu muncul secara tiba-tiba pada era reformasi. Kami ingin tegaskan di sini bahwa konsep ekonomi kerakyatan bukan konsep baru. Ia merupakan konsep lama yaitu Ekonomi Panca­sila, namun hanya lebih ditekankan pada sila ke 4 yaitu kerakyatan yang di­pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Inilah asas demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum pada penjelasan pasal 33 UUD 1945, yang oleh ST MPR 2002 dijadikan ayat 4 baru.


Mengapa tidak dipakai konsep Ekonomi Pancasila? Sebabnya adalah kata Pancasila telah “dikotori” oleh Orde Baru yang memberi tafsiran keliru dan selanjutnya “dimanfaat­kan” untuk kepentingan penguasa Orde Baru. Kini karena segala ajaran Orde Baru ditolak, konsep Ekonomi Pancasila juga dianggap tidak pantas untuk disebut-sebut lagi.
Pada buku baru yang kami tulis di AS bersama seorang rekan Prof. Daniel W. Bromley “A Development Alternative for Indonesia”, bab 4 kami beri judul The New Economics of Indo­nesian Development: Ekonomi Pancasila, dengan isi (1) Partisipasi dan Demokrasi Ekonomi, (2) Pembangunan Daerah bukan Pembangunan di Daerah, (3) Nasionalisme Ekonomi, (4) Pendekatan Multidisipliner dalam Pembangunan, dan (5) Pengajaran Ilmu Ekonomi di Universitas. Kesimpulan kami tetap sama seperti pada tahun 1979 yaitu bahwa hanya dalam sistem Ekonomi Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dicapai yaitu melalui etika, kemanusiaan, nasionalisme, dan demokrasi/kerakyatan. Berikut kami sampaikan terjemahan bab terakhir (bab 5) Summary and Implications dari buku kami tersebut.
Ringkasan dan Implikasi
Kami telah menelusuri sejumlah masalah yang sungguh memprihatinkan. Kegusaran utama kami adalah bahwa kebijaksanaan pembangunan Indonesia telah dipengaruhi secara tidak wajar dan telah terkecoh oleh teori-teori ekonomi Neoklasik versi Amerika yang agresif khususnya dalam ketundukannya pada aturan-aturan tentang kebebasan pasar, yang keliru menganggap bahwa ilmu ekonomi adalah obyektif dan bebas nilai, yang menunjuk secara keliru pada pengalaman pembangunan Amerika, dan yang semuanya jelas tidak tepat sebagai obat bagi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia dewasa ini.
Pakar-pakar ekonomi Indonesia yang memperoleh pendidikan ilmu ekonomi “Mazhab Amerika”, pulang ke negerinya dengan penguasaan peralatan teori ekonomi yang abstrak, dan serta merta merumuskan dan menerapkan kebijakan ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan, yang menurut mereka juga akan membawa kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyat dan bangsa Indonesia.
Para “teknokrat” ini bergaul akrab dengan pakar-pakar dari IMF dan Bank Dunia, dan mereka segera tersandera ajaran dogmatis tentang pasar, dengan alasan untuk menemukan “lembaga dan harga-harga yang tepat”, dan selanjutnya menggerakkan mereka lebih lanjut pada penelitian-penelitian dan arah kebijaksanaan yang memuja-muja persaingan atomistik, intervensi pemerintah yang minimal, dan menganggung-agungkan keajaiban pasar sebagai sistem ekonomi yang baru saja dimenangkan. Doktrin ini sungguh sangat kuat daya pengaruhnya terutama sejak jatuhnya rezim Stalin di Eropa Tengah dan Timur dan bekas Uni Soviet. Nampaknya sudah berlaku pernyataan “kini kita semua sudah menjadi kapitalis”. Sudahkah kita sampai pada “akhir sejarah ekonomi?”. Belum tentu.
Keprihatinan kita yang kedua adalah bahwa pertumbuhan pendapatan nasional per kapita sebenarnya merupakan indikator paling buruk dari kemajuan serta pembangunan ekonomi dan sosial yang menyeluruh. Bagi mereka yang bersikukuh bahwa Indonesia harus terus mengejar pertumbuhan ekonomi sekarang, dan baru kemudian memikirkan pembagiannya dan keberlanjutannya, kami ingin mengingat­kan bahaya keresahan politik yang sewaktu-waktu bisa muncul. Kami secara serius menolak pendapat yang demikian. Suatu negara yang kaya dan maju berdasarkan sebuah indikator, jelas bukan negara yang ideal jika massa besar yang terpinggirkan berunjuk rasa di jalan-jalan. Keangkuhan dari pakar-pakar ekonomi dan komitmen mereka pada kebijakan ekonomi gaya Amerika merupakan kemewahan yang tak dapat lagi ditoleransi Indonesia. Praktek-praktek perilaku yang diajarkan paham ekonomi yang demikian, dan upaya mempertahankannya berdasarkan pemahaman yang tidak lengkap dari perekonomian, hukum, dan sejarah bangsa Amerika, mengakibatkan terjadinya praktek-praktek yang keliru secara intelektual yang harus dibayar mahal oleh Indonesia. Komitmen pada model-model ekonomi abstrak dan kepalsuan pengetahuan tentang proses pembangunan, mengancam secara serius keutuhan bangsa dan keserasian politik bangsa Indonesia yang lokasinya terpencar luas di pulau-pulau yang menjadi rawan karena sejarah, demografi, dominasi dan campur tangan asing, dan ancaman globalisasi yang garang. Kami khawatir Indonesia telah menukar penjajahan fisik dan politik selama 3½ abad, dengan 3½ dekade “imperialisme intelektual”. Sungguh sulit membayang­kan kerugian yang lebih besar lagi.
Gerakan Anti Globalisasi
Dalam 13 tahun terakhir sejak “Washington Concensus” [2] (1989) mengkoyak-koyak perekonomian negara-negara berkembang dari mulai Amerika Latin, bekas Uni Soviet, dan negara-negara Asia Timur, di mana-mana muncul gerakan untuk melawannya, yang disebut gerakan anti-globalisasi. Gerakan ini mengadakan unjukrasa (demonstrasi) menentang pertemuan-pertemuan WTO, IMF, dan Bank Dunia, mulai dari Seattle (1999), Praha (2000), sampai di Genoa Italia (2001). Dan berbagai LSM tingkat dunia (NGO) menerbitkan buku-buku yang menganalisis secara ilmiah. Terakhir terbit buku Joseph Stiglitz, Globalization and Its Discontents (Norton, 2002) yang diresensi di mana-mana karena Stiglitz kebetulan adalah penerima hadiah Nobel Ilmu Ekonomi 2001 dan justru pernah menjadi Wakil Presiden Senior Bank Dunia (1997-2000).
Washington Consencus adalah judul sebuah “kesepakatan” antara IMF, Bank Dunia, dan Departemen Keuangan Amerika Serikat yang tercapai di Washington DC berupa resep mengatasi masalah ekonomi negara-negara Amerika Latin yang dirumuskan oleh John Williamson sekitar tahun 1989 yaitu 10 kebijakan/strategi: (1) fiscal discipline, (2) A redirection of public expenditure priorities towards fields with high economic returns and the potential to improve income distribution, such as primary health care, primary education, and infrastructure, (3) Tax reform (to lower marginal tax rates and broaden the tax base), (4) Interest rate liberalization, (5) A competitive exchange rate, (6) Trade liberalization, (7) Liberalization of FDI inflows, (8) Privatization, (9) Deregulation (in the sense of abolishing barriers to entry and exit), dan (10) Secure property rights.
Dari segi teori, perlawanan terhadap “imperialisme intelektual” ilmu ekonomi Neoklasik sudah lebih lama meskipun juga menjadi lebih relevan dan legitimate (syah) sejak “Washington Consensus”. Selanjutnya Paul Ormerod (The Death of Economics, 1992) menya­takan ilmu ekonomi Neoklasik ortodoks harus dianggap sudah mati, dan Steve Keen “mene­lanjanginya” dalam Debunking Economics (2001).
Di Indonesia perlawanan terhadap teori ekonomi Neoklasik dimulai tahun 1979 dalam bentuk konsep Ekonomi Pancasila, tetapi karena pemerintah Orde Baru yang di­dukung para teknokrat (ekonomi) dan militer begitu kuat, maka konsep Ekonomi Pancasila yang dituduh berbau komunis lalu dengan mudah dijadikan musuh pemerintah, dan ma­syarakat seperti biasa mengikuti “arahan” pemerintah agar konsep Ekonomi Pancasila ditolak. Namun reformasi 1997-98 menyadarkan bangsa Indonesia bahwa para­digma ekonomi selama Orde Baru memang keliru karena tidak bersifat kerakyatan, dan jelas-jelas berpihak pada kepentingan konglomerat yang bersekongkol dengan pemerintah. Maka munculah gerakan ekonomi kerakyatan yang sebenarnya tidak lain dari sub-sistem Ekonomi Pancasila, tetapi karena kata Pancasila telah banyak disalahgunakan Orde Baru, orang cenderung alergi dan menghindarinya. Jika Ekonomi Pancasila mencakup 5 sila (bermoral, manusiawi, nasionalis, demokratis, dan berkeadilan sosial), maka ekonomi kerak­yatan me­nekankan pada sila ke-4 saja yang memang telah paling banyak dilanggar selama periode Orde Baru.
UGM telah memutuskan membuka Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP) untuk meng­hidupkan kembali tekadnya mengembangkan sistem Ekonomi Panca­sila yang berawal pada tahun 1981 ketika Fakultas Ekonomi UGM mencuatkan dan menggerakkan pemikiran-pemikiran mendasar tentang moral dan sistem ekonomi Indonesia. Pendirian Pusat Studi Ekonomi Pancasila dimaksudkan untuk benar-benar mengkaji dasar-dasar moral, ilmu, dan sistem ekonomi yang sesuai dengan ideologi Pancasila, karena UGM sudah lama dikenal sebagai pengembang gagasan Pancasila dan sudah memiliki Pusat Studi Pancasila.
Sistem Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Pemihakan dan perlindungan ditujukan pada ekonomi rakyat yang sejak zaman penjajahan sampai 57 tahun Indonesia merdeka selalu terpinggirkan. Syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.
Moral Pembangunan yang mendasari paradigma pembangunan yang berkeadilan sosial mencakup:
1. peningkatan partisipasi dan emansipasi rakyat baik laki-laki maupun perempuan dengan otonomi daerah yang penuh dan bertanggung jawab;
2. penyegaran nasionalisme ekonomi melawan segala bentuk ketidakadilan sistem dan kebijakan ekonomi;
3. pendekatan pembangunan berkelanjutan yang multidisipliner dan multikultural.
4. pencegahan kecenderungan disintegrasi sosial;
5. penghormatan hak-hak asasi manusia (HAM) dan masyarakat;
6. pengkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu ekonomi dan sosial di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.
Srategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi melaksana­kan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dan di bawah pimpinan dan penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang seorang. Maka kemiskinan tidak dapat ditoleransi sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan harus memberi manfaat pada mereka yang paling miskin dan paling kurang sejahtera. Inilah pembangunan generasi mendatang sekaligus memberikan jaminan sosial bagi mereka yang paling miskin dan tertinggal.
Kesimpulan
Globalisasi bukan momok tetapi merupakan kekuatan serakah dari sistem kapitalisme-liberalisme yang harus dilawan dengan kekuatan ekonomi-politik nasional yang didasarkan pada ekonomi rakyat. Semasa krismon kekuatan ekonomi rakyat telah terbukti mampu bertahan. Ekonomi rakyat benar-benar tahan banting. Survey Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (Sakerti) 3 (Juni – Desember 2000) membuktikan hal itu dengan menunjukkan 70% rumah tangga meningkat standar hidupnya. Krismon memang lebih menerpa orang-orang kota dan menguntungkan orang-orang desa. Bagi kebanyakan orang desa tidak ada krisis ekonomi. Kesan krisis ekonomi memang dibesar-besarkan oleh mereka yang tidak lagi mampu “berburu rente” (rent seekers) yang bermimpi masih dapat kembalinya sistem ekonomi “persaingan monopolistik” yang lebih menguntungkan sekelompok kecil orang/pengusaha kaya tetapi merugikan sebagian besar golongan kecil ekonomi rakyat.
Makalah untuk Konperensi Nasional Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Konperensi Waligereja Indonesia, Yogyakarta, 12 September 2002.
sumber :
http://www.ekonomirakyat.org/edisi_7/artikel_1.htm

Surat terakhir Ali Shariati kepada anaknya, Ihsan, 1977

Aku tak tahu apa yang disembunyikan hari-hari untukku, peran apa yang telah ditakdirkan atasku untuk menjalankan misi mulia risalah Allah, tapi aku yakin bahwa aku memiliki peran yang belum rampung dituntaskan, kalau tidak bagaimana aku tetap hidup, padahal seharusnya tulang belulangku telah hancur tujuh kali.
Aku memuji Allah karena aku dapat mengalami semua cobaan dan penderitaan yang datang silih berganti, tubuhku masih kuat, kulit tebal apakah yang menyelimuti tubuh ini? Sebagian psikolog mengatakan “Satu generasi tidak akan kuat menerima kekalahan melebihi satu kekalahan, dan lihatlah aku telah mengalami enam atau tujuh kali kekalahan, kekalahan dan kemenangan? Apa bedanya bagi kita? Mungkin kemenangan dan kekalahan merupakan hal penting bagi olahragawan, politikus dan orang-orang yang suka berkompetisi, adapun bagi kita yang terpenting adalah menunaikan kewajiban risalah Allah dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Apabila kita menang, kita mengharap agar terlindungi dari segala kesombongan dan penindasan kepada orang lain. Jika kalah, kita mengharap agar Allah menjaga dari segala kehinaan dan penyerahan diri.

Berjuang demi sebuah hakikat, kebebasan dan demi kebahagiaan manusia, merupakan kebahagiaan yang paling tinggi, dan keikhlasanku dalam perjuangan ini semuanya kulakukan demi bangsaku, agar dapat meringankan jeritan yang selalu ada dalam diriku. sampai-sampai aku tak dapat menjadi seorang ayah dan suami yang baik.
Terkadang aku gelisah, aku takut kekuasaan akan menindas putra-putri dan ayahku yang sudah tua, namun apapun yang terjadi, aku yakin berjalan di jalan Allah, dan ketika sesorang menentukan suatu jalan yang ingin ditempuhnya, maka ia harus siap dengan segala kemungkinannya. Ia harus berjalan sampai ke titik akhir.
Tujukanlah wajahmu untuk agama yang suci, semua yang kita lakukan ini membutuhkan kekuatan iman dan nafas panjang serta kesabaran dalam menanggung semua penderitaan. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan sesuai dengan langkah kami.
Beberapa bulan sebelum Revolusi Islam memuncak di Iran, Ali Shariati ditemukan tewas di apartemennya di London, akibat di racun agen SAVAK (Badan Intelijen Iran). Jenazahnya dilarang dimakamkan di Iran oleh Rezim Pahlevi. Sehingga dimkamkan di Damaskus, Syiria di dekat makam Sayidah Zainab.

Kemuliaan Jahriah dan Kemulian Sirriyah

Oleh Emha Ainun Nadjib
Mestinya orang dari ketiga parpol itu ngumpul di podium Padang Bulan. Yang PPP diwakili salah seorang ketua DPW-Jatimnya, juga yang PDI. Yang Golkar datang jauh dari Jakarta, yakni orang nomor satu dari DPD-DKI.
Tapi yang PDI mendadak tak datang karena harus siang itu juga ke Jakarta. ”Katanya untuk menyiapkan kongres. Kongres apa?” tanya seorang jamaah.

”Lho kok tanya saya…,” saya balik tanya, ”Mestinya saya yang tanya sama Sampeyan.” Sudah pasti saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Kecuali karena saya bukan Tuhan atau jin, saya juga bukan Mendagri, bukan Menpen, bukan Kasad atau Kassospol ABRI. Saya juga tak ada kaitan apa-apa dengan tarik tambang dana revolusi, dengan rencana transaksi di Kediri hari-hari itu. Soal Latif dan Sutjipto pun saya tak tahu apa-apa, dan mungkin juga tak harus tahu apa-apa dan tak wajib membantu apa-apa. Semua ‘kan sudah besar-besar, sudah bisa berjalan dan nyetir mobil sendiri. Wong saya tidak ikut bikin persoalan, mosok harus ikut mikir bagaimana menyelesaikan persoalan.
Mereka hadir di Padang Bulan juga bukan untuk menjadikan forum pengajian ini menjadi mimbar politik atau ajang kampanye. Mereka duduk di kanan dan kiri saya untuk berdialog langsung dengan jamaah, dengan satu dua perjanjian.
Misalnya, pertama, kita semua ini sedulur di bawah kasih sayang Allah dan sebangsa. Kedua, PPP-Golkar-PDI itu partner dalam pekerjaan demokratisasi. Sekali lagi partner. Saling mendukung dalam konteks pengembangan demokrasi kerakyatan. Jadi ujung cakrawala langkahnya adalah pencapaian demokrasi untuk kesejahteraan yang merata, bukan egosentrisme salah satu pihak.
Dengan demikian, ini perjanjian ketiga: kata pencermin identitas yang harus lebih utama digunakan bukan ‘aku’, ‘dia’, ‘kami’ atau ‘mereka’, melainkan ‘kita’. Dengan posisi ‘kita’ itulah kita berpikir, bertindak dan melangkah. Padang Bulan ini pengajian kebangsaan.
Saya tahu itu agak over-romantik. Oleh karena itu yang paling disediakan dalam forum itu adalah kerendahhatian dan obyektivitas. Bahkan saya sendiri mambatasi hati saya dengan meyakinkan diri bahwa tujuan saya dengan pertemuan mereka hanyalah ngajak guyon. Hidup cuma sekali dan sangat singkat waktunya: maka banyak-banyaklah guyon, tenteramkan batinmu, hati tak usah belingsatan dan berloncatan ke sana kemari untuk pamrih-pamrih, target-target, ambisi-ambisi. Hatimu posisikan pada duduk tahiyat saja dari dunia hingga akhirat.
***
Lumayan juga mereka bisa guyon dengan sepuluhan ribu jamaah. Itu pendidikan politik yang baik bagi semua pihak. Terutama bagi jamaah yang berasal dari segmen masyarakat yang sangat ragam itu: dari kaum intelektual dan pengusaha kota sampai bapak-bapak ibu-ibu anak-cucu dari desa-desa. Tema-tema muncul dari jamaah, misalnya soal kenapa harus mayoritas tunggal. Semua dijawab dengan guyon, meskipun isi pikirannya sungguh-sungguh.
Si Golkar yang selama menjadi pejabat memang dikenal agak ’sableng’ dan membuktikan sikap tak takut dipecat — bahkan mengritik saya yang menjawab pertanyaan jamaah tentang larinya Edy Tansil. ”Bukan lari,” katanya keras, ”tapi dilarikan!” — kemudian ia menggambarkan secara detil bagaimana yang namanya rumah penjara, sistem penjagaannya dan lain sebagainya yang ia jadikan dasar argumentasi untuk menyimpulkan bahwa lari itu mustahil.
So, saya kalah progresif.
Mudah-mudahan pengalaman sekejap itu bisa membuat pikiran dan batin mereka lebih sublim menjelang Pemilu ini. Mereka bisa menjadi tidak terlalu Golkar-minded, PPP-minded atau PDI-minded. Supaya, Golkar misalnya, tidak terlalu tripping syik.. asyik asyiiik… dengan warna kuning, agar nanti tidak saya kasih usulan untuk mengganti bendera nasional menjadi kuning saja. Kalau perlu saya tambahi usulan agar pemerintah, birokrasi dan Golkar itu diresmikan saja bahwa ketiganya itu sama. Dan biarlah rakyat Indonesia sampai masuk kuburan tahunya ya bahan ketiganya itu sama.
Kemudian guyonan memuncak ketiga si Golkar dari sakunya mengeluarkan tumpukan uang yang ia kasihkan untuk perbaikan jalan di Desa Sebani — yang sebulan sekali menjadi ‘korban’ ribuan kendaraan jamaah Padang Bulan.
Jamaah Padang Bulan kebetulan sering mengumpulkan dana dari kantung mereka untuk masjid atau rumah yatim mana saja yang mengajukan permintaan dana. Padang Bulan sendiri tidak pernah ngumpulin duit untuk Padang Bulan. Sungkan, Pekewuh. Atau karena bodo.
Lha malam itu justru saya yang mengajukan permintaan agar jamaah Padang Bulan ngumpulin dana untuk teman-teman Kedungpring, Kedungombo. Yakni Mbah Jenggot dan teman-teman penduduk yang sekarang bertahan hidup di bukit-bukit liar karena desa mereka tenggelam di dasar waduk. Mbah Jenggot dan teman-teman sih tidak mau ‘ngemis: mereka mau mati di sana bareng-bareng asal dengan kelegaan bertahan pada keyakinan mereka akan kebenaran yang mereka pilih.
Maka saya katakan kepada jamaah: ”Ini saya bukan minta Sampeyan untuk membantu mereka, melainkan menyampaikan sebagian hak mereka untuk makan minum normal sebagai warganegara suatu negeri yang kaya raya. Jadi kita ini membayar hutang kepada mereka….”
Si Golkar langsung merogoh sakunya lagi, bahkan sejumlah anak buahnya ia perintahkan untuk mengambil sejumlah uang dari sakunya masing-masing. Malam itu juga, usai pengajian, rombongan dua mobil berisi utusan jamaah langsung berangkat ke Kedungombo untuk menyampaikan amanat pembayaran hutang moral dan rasa malu sejarah itu.
Lha, si PPP dari tadi bengong menyaksikan ‘demo’ si Golkar nyah-nyoh kasih uang. Akhirnya ia mengambil mike dan berkata: ”Saya tidak ingin rame-rame seperti ini, karena saya takut tidak ikhlas. Jadi untuk soal sumbangan ini nanti saya akan urusan langsung dengan Cak Nun sendiri saja….”
Si Golkar langsung menyahut, ”Yang dibutuhkan sekarang ini bukan keikhlasan, tapi uang!” Si PPP nyampung lagi, ”Mungkin ini semacam kampanye agar Sampeyan semua ini jatuh cinta sama Golkar.”
Seorang jamaah nyelonong, ”Kalau ini kampanye, tidak efektif. Jalanan di desa-desa sekitar sini masih buruk terus meskipun Golkar selalu menang. Mosok perbaikan jalan di Jombang malah dirintis oleh Ketua Golkar DKI?”
”Yang nyumbang tadi bukan Golkarnya, tapi orangnya!” celetuk jamaah yang lain.
Suasana semakin penuh gelak tawa, tapi diam-diam sesungguhnya bisa mengandung sekam. Saya coba mengaduk suasana lagi supaya lebih cair: ”Kalau ini tadi kampanye, maka ia efektif tidak hanya untuk Golkar, tapi juga untuk PPP dan PDI. Yang muncul di hati Sampeyan kan bukan hanya kalimat ‘pilihlah Golkar, supaya sumbangan semakin mengalir,’ tapi juga kalimat ‘makanya sekarang pilihlah PPP atau PDI, supaya sumbangan tidak hanya mengalir dari Golkar saja, tapi juga dari PPP dan PDI….”
***
Sampai tengah malam gelak tawa tak habis-habis. Sebagian jamaah bertanya-tanya apakah yang dilakukan oleh si Golkar itu tidak takabur? Apakah si PPP itu memanfaatkan alasan ‘tak mau takabur’ untuk menghindarkan keterpojokan untuk menyumbang?
Coba saya kemukakan suatu positive-thinking. ”Pak Golkar ini menganut tarikat yang karamahnya atau kemuliaannya jahriyah alias gamblang dan terang-terangan. Lha, Pak PPP ini menganut tarikat dan karamah sirriyah, alias yang samar dan tersembunyi. Yang sirriyah ini untuk menjaga kerendahhatian dan kemurnian amal. Yang jahriyah ini diperlukan karena kita semua ini butuh uswatun hasanah, butuh keteladanan tentang segala perbuatan baik. Agar bisa memberi teladan, Sampeyan jangan menyembunyikan perbuatan baik Sampeyan. Di samping itu sering kita ini harus dididik untuk tahu diri. Kalau kita tidak tahu bahwa seseorang itu berbuat baik, kita bisa terjatuh untuk salah menilai dia, bahkan bisa terjerumus ke fitnah. Lha, Sampeyan semua ini terserah saja mau menganut yang mana. Atau lihat-lihat momentum dan konteksnya. Terkadang kita perlu jahriyah, terkadang perlu sirriyah, dan keduanya memiliki kemashlahatannya sendiri-sendiri.

raja’, ‘ratu’ dan ‘buto’

Oleh : Emha Ainun Nadjib
Adakah di antara Anda yang merasakan, menyadari atau setidaknya mengasumsikan bahwa banyak hal yang sedang menjadi pengalaman kolektif masyarakat kita dewasa ini — diam-diam ada kaitannya dengan idiom-idiom ‘raja’, ‘ratu’ dan ‘buto’?
Marilah sesekali berpikir jernih dan tolong kerahkan akal pikiran serta segala spektrum keilmuan Anda — untuk menjawab pertanyaan: apakah di penghujung abad 20 ini masih ada raja, ratu, atau buto?
Kalau kita berpikir formal, tak ada raja, apalagi ratu. Tapi kalau berpikir substansial atau essensial: kita-kita ini adalah raja, adalah ratu, juga adalah buto.

Kita mungkin raja atas bawahan-bawahan kita. Kita raja di rumah, di lingkungan kantor, atau mungkin di mana saja kita berada. Sekurang-kurangnya kita secara alamiah (dan diperkembangkan oleh tradisi pengalaman sosial) memiliki potensialitas untuk cenderung menjadi ‘raja’, yang sadar atau tak sadar, kita terapkan di setiap kosmos keterlibatan sosial kita.
Kita cenderung merajai rumahtangga kita, merajai lingkungan pergaulan kita, merajai segala aset di sekitar kita. Apalagi jika kita dibesarkan oleh suatu lingkungan yang atmosfer perhubungan antar-manusianya bersifat feodalistik — di mana orang hanya memiliki dua kemungkinan: kalau di atas, menginjak; kalau di bawah, menjilat atau mengemis.
Yang terbaik tentulah jika kita sanggup menjadi raja atas diri kita sendiri. Kita menjadi raja atas segala urusan hidup kita. Kita menjadi raja yang demokratis dan pensyukur atas segala kebaikan diri kita, kita menjadi raja yang diktator atas segala keburukan diri kita.
Tetapi apa beda antara ‘raja’ dengan ‘ratu’ sesungguhnya? Sehingga tulisan ini berjudul demikian?
Kalau membedakan antara raja dan ratu dengan buto, masih relatif agak gampang.
Buto, atau raksasa, tak pernah ada dalam kehidupan manusia, di bagian manapun dari sejarah peradabannya. Buto atau raksasa hanyalah personifikasi dari salah satu watak gelap manusia yang berpotensi antikemanusiaan, antikebaikan, antikehalusan.
Rahwana digambarkan berbadan dan berwajah raksasa, karena ia lambang kejahatan. Meskipun demikian, menurut masyarakat Srilanka, Rahwana bisa menjadi pahlawan yang ganteng. Justru Prabu Rama itu imperialis, fasis, kolonialis, yang lebih tepat untuk digambarkan berwajah buto.
Sebagaimana orang Blambangan dan Banyuwangi tidak mengakui gambaran Menakjinggo yang oleh ’sejarah versi Majapahit’ digambarkan sebagai buto yang buruk wajah maupun kelakuannya. Bagi mereka, justru raja-raja Majapahit yang raksasa, yang menindas, yang menampakkan kehendak. Adapun Menakjinggo adalah pahlawan, nasionalis Blambangan sejati, pejuang demokrasi, otonomi dan kemandirian Blambangan atas imperialisme Majapahit.
Sunan Kalijaga mencoba merombak konsep paralelitas antara gambaran fisik dengan watak, moral atau perilaku. Semar, Gareng, Petruk dan Bagong adalah seburuk-buruk makhluk jika dipandang dari sudut performa. Tapi nurani mereka, moral mereka, kasih sayang kemanusiaan mereka, pembelaan kerakyatan mereka, tak ada yang menandingi.
Adapun bagaimanakah filosofi dan konsep budaya manusia modern kayak kita sekarang ini? Apakah kesopanan seseorang, kenecisan penampilan seseorang, kostum seseorang, identik dengan realitas per moralnya? Masihkah kita boleh terjebak oleh surban, oleh performan kepriyayian, oleh peci, oleh gelar kiai, bahkan oleh status kehajian seseorang?
Tetapi jangan mentang-mentang performa kekiaian atau kepriyayian tidak menjamin moral dan perilaku sosial, lantas kita memitologisasikan performa yang lain: bahwa yang baik pasti yang tidak pakai peci, pasti yang tidak bersurban dan tak bergelar kiai. Mentang-mentang banyak penipu pakai sepatu dan dasi, lantas kita anggap yang pakai sendal dan kaos oblong pasti baik. Kita tetap harus obyektif dan sanggup menemukan relativitas dari simbol yang manapun. Relativisme kultur harus diterapkan pada semua gejala lambang.
Kalau warna hijau, umpamanya, dilegalisir secara kultural untuk menyebut kelompok ‘beragama’, kita tidak lantas memastikan bahwa produk perilaku kelompok ini tentu berkualitas kiai dan priyayi, tentu bermoral dan selalu berada di pihak yang benar. Sebab bisa saja dari kaum hijau justru muncul rekayasa dan perilaku ala buto atau raksasa yang menabrak apa saja dengan kasar, yang meringkus apa saja dengan brutal, yang melegalisir ‘kudeta’ ini dan itu, mendongkel dadap dan waru, yang menggoyang dan menjatuhkan fulan dan polan. Artinya, dalam hidup ini terutama dalam dunia gawat yang bernama politik: sangat mungkin terjadi priyayi berperilaku buto, kiai bergerak secara raksasa.
Sebaliknya, dengan itu semua kita tidak lantas terjebak pada fenomena antitesis yang juga kita dramatisir dan kita mitologisasikan. Misalnya bahwa kita langsung menganggap bahwa yang non-hijau pasti yang benar, yang sopan, yang bermoral, yang pro-demokrasi.
Kita sungguh-sungguh memerlukan kejernihan akal, hati yang sejuk dan jiwa yang selapang-lapangnya, untuk mempersepsikan segala sesuatu yang hari-hari ini kita baca di koran-koran dan kita tonton di teve dan kita dengar di radio maupun di warung-warung.
Atau jangan lupa bisa juga ada raja yang benar-benar raja atau ratu yang benar-benar ratu, namun ia dikelilingi oleh buto-buto. Segala akses informasi yang diterima oleh telinga sang raja berasal dari buto-buto. Kepada raja dikatakan ”Paduka, mereka sudah tak suka sama si Waru, jadi sangat dibutuhkan pergantian”. Dan kepada ‘mereka’ dikatakan: ”He anak-anak, Paduka sudah tidak berkenan lagi sama si Waru, jadi segera bikin kumpul untuk penggantian…”
Termasuk jangan lupa bahwa sesungguhnya para buto tidak senantiasa merupakan makhluk yang benar-benar buto. Para priyayi, priyagung, kiai, atau apapun, yang penuh sopan santun, yang tampak bermoral dan khusyu — bisa pada momentum tertentu terpaksa menjadi buto, untuk kepentingan tertentu yang harus dilaksanakan secepat-cepatnya.
Oleh karena itu jika Anda sudah menjadi Ratu, pada saat yang diperlukan bersikaplah segera menjadi Raja. Raja itu jelas kehendaknya, dawuhnya, perintahnya, rancangannya. Kalau Ratu, cenderung diam karena anggun dan penuh wibawa.
Ratu lebih banyak senyum-senyum saja. Namun kemudian yang berlangsung di seluruh negeri adalah interpretasi para buto tertentu atas senyum sang Ratu. Kalau interpretasi murni, masih lumayan. Tapi kalau interpretasi berdasar kepentingan para buto, susahlah semua rakyat.
Oleh : Emha Ainun Nadjib

Adakah di antara Anda yang merasakan, menyadari atau setidaknya mengasumsikan bahwa banyak hal yang sedang menjadi pengalaman kolektif masyarakat kita dewasa ini — diam-diam ada kaitannya dengan idiom-idiom ‘raja’, ‘ratu’ dan ‘buto’?

Marilah sesekali berpikir jernih dan tolong kerahkan akal pikiran serta segala spektrum keilmuan Anda — untuk menjawab pertanyaan: apakah di penghujung abad 20 ini masih ada raja, ratu, atau buto?

Kalau kita berpikir formal, tak ada raja, apalagi ratu. Tapi kalau berpikir substansial atau essensial: kita-kita ini adalah raja, adalah ratu, juga adalah buto.

Kita mungkin raja atas bawahan-bawahan kita. Kita raja di rumah, di lingkungan kantor, atau mungkin di mana saja kita berada. Sekurang-kurangnya kita secara alamiah (dan diperkembangkan oleh tradisi pengalaman sosial) memiliki potensialitas untuk cenderung menjadi ‘raja’, yang sadar atau tak sadar, kita terapkan di setiap kosmos keterlibatan sosial kita.

Kita cenderung merajai rumahtangga kita, merajai lingkungan pergaulan kita, merajai segala aset di sekitar kita. Apalagi jika kita dibesarkan oleh suatu lingkungan yang atmosfer perhubungan antar-manusianya bersifat feodalistik — di mana orang hanya memiliki dua kemungkinan: kalau di atas, menginjak; kalau di bawah, menjilat atau mengemis.

Yang terbaik tentulah jika kita sanggup menjadi raja atas diri kita sendiri. Kita menjadi raja atas segala urusan hidup kita. Kita menjadi raja yang demokratis dan pensyukur atas segala kebaikan diri kita, kita menjadi raja yang diktator atas segala keburukan diri kita.

Tetapi apa beda antara ‘raja’ dengan ‘ratu’ sesungguhnya? Sehingga tulisan ini berjudul demikian?

Kalau membedakan antara raja dan ratu dengan buto, masih relatif agak gampang.

Buto, atau raksasa, tak pernah ada dalam kehidupan manusia, di bagian manapun dari sejarah peradabannya. Buto atau raksasa hanyalah personifikasi dari salah satu watak gelap manusia yang berpotensi antikemanusiaan, antikebaikan, antikehalusan.

Rahwana digambarkan berbadan dan berwajah raksasa, karena ia lambang kejahatan. Meskipun demikian, menurut masyarakat Srilanka, Rahwana bisa menjadi pahlawan yang ganteng. Justru Prabu Rama itu imperialis, fasis, kolonialis, yang lebih tepat untuk digambarkan berwajah buto.

Sebagaimana orang Blambangan dan Banyuwangi tidak mengakui gambaran Menakjinggo yang oleh ’sejarah versi Majapahit’ digambarkan sebagai buto yang buruk wajah maupun kelakuannya. Bagi mereka, justru raja-raja Majapahit yang raksasa, yang menindas, yang menampakkan kehendak. Adapun Menakjinggo adalah pahlawan, nasionalis Blambangan sejati, pejuang demokrasi, otonomi dan kemandirian Blambangan atas imperialisme Majapahit.

Sunan Kalijaga mencoba merombak konsep paralelitas antara gambaran fisik dengan watak, moral atau perilaku. Semar, Gareng, Petruk dan Bagong adalah seburuk-buruk makhluk jika dipandang dari sudut performa. Tapi nurani mereka, moral mereka, kasih sayang kemanusiaan mereka, pembelaan kerakyatan mereka, tak ada yang menandingi.

Adapun bagaimanakah filosofi dan konsep budaya manusia modern kayak kita sekarang ini? Apakah kesopanan seseorang, kenecisan penampilan seseorang, kostum seseorang, identik dengan realitas per moralnya? Masihkah kita boleh terjebak oleh surban, oleh performan kepriyayian, oleh peci, oleh gelar kiai, bahkan oleh status kehajian seseorang?

Tetapi jangan mentang-mentang performa kekiaian atau kepriyayian tidak menjamin moral dan perilaku sosial, lantas kita memitologisasikan performa yang lain: bahwa yang baik pasti yang tidak pakai peci, pasti yang tidak bersurban dan tak bergelar kiai. Mentang-mentang banyak penipu pakai sepatu dan dasi, lantas kita anggap yang pakai sendal dan kaos oblong pasti baik. Kita tetap harus obyektif dan sanggup menemukan relativitas dari simbol yang manapun. Relativisme kultur harus diterapkan pada semua gejala lambang.

Kalau warna hijau, umpamanya, dilegalisir secara kultural untuk menyebut kelompok ‘beragama’, kita tidak lantas memastikan bahwa produk perilaku kelompok ini tentu berkualitas kiai dan priyayi, tentu bermoral dan selalu berada di pihak yang benar. Sebab bisa saja dari kaum hijau justru muncul rekayasa dan perilaku ala buto atau raksasa yang menabrak apa saja dengan kasar, yang meringkus apa saja dengan brutal, yang melegalisir ‘kudeta’ ini dan itu, mendongkel dadap dan waru, yang menggoyang dan menjatuhkan fulan dan polan. Artinya, dalam hidup ini terutama dalam dunia gawat yang bernama politik: sangat mungkin terjadi priyayi berperilaku buto, kiai bergerak secara raksasa.

Sebaliknya, dengan itu semua kita tidak lantas terjebak pada fenomena antitesis yang juga kita dramatisir dan kita mitologisasikan. Misalnya bahwa kita langsung menganggap bahwa yang non-hijau pasti yang benar, yang sopan, yang bermoral, yang pro-demokrasi.

Kita sungguh-sungguh memerlukan kejernihan akal, hati yang sejuk dan jiwa yang selapang-lapangnya, untuk mempersepsikan segala sesuatu yang hari-hari ini kita baca di koran-koran dan kita tonton di teve dan kita dengar di radio maupun di warung-warung.

Atau jangan lupa bisa juga ada raja yang benar-benar raja atau ratu yang benar-benar ratu, namun ia dikelilingi oleh buto-buto. Segala akses informasi yang diterima oleh telinga sang raja berasal dari buto-buto. Kepada raja dikatakan ”Paduka, mereka sudah tak suka sama si Waru, jadi sangat dibutuhkan pergantian”. Dan kepada ‘mereka’ dikatakan: ”He anak-anak, Paduka sudah tidak berkenan lagi sama si Waru, jadi segera bikin kumpul untuk penggantian…”

Termasuk jangan lupa bahwa sesungguhnya para buto tidak senantiasa merupakan makhluk yang benar-benar buto. Para priyayi, priyagung, kiai, atau apapun, yang penuh sopan santun, yang tampak bermoral dan khusyu — bisa pada momentum tertentu terpaksa menjadi buto, untuk kepentingan tertentu yang harus dilaksanakan secepat-cepatnya.

Oleh karena itu jika Anda sudah menjadi Ratu, pada saat yang diperlukan bersikaplah segera menjadi Raja. Raja itu jelas kehendaknya, dawuhnya, perintahnya, rancangannya. Kalau Ratu, cenderung diam karena anggun dan penuh wibawa.

Ratu lebih banyak senyum-senyum saja. Namun kemudian yang berlangsung di seluruh negeri adalah interpretasi para buto tertentu atas senyum sang Ratu. Kalau interpretasi murni, masih lumayan. Tapi kalau interpretasi berdasar kepentingan para buto, susahlah semua rakyat.

Mereka Tetap Saja Tak Percaya 

Oleh Emha Ainun Nadjib

Larinya Eddy Tansil sangat melukai rakyat Indonesia. Dan luka itu bisa sedikit berkurang apabila Pemerintah menunjukkan sikap rendah hati dengan pernyataan resmi meminta maaf kepada bangsa Indonesia. Kalau perlu, diulang-ulang agar bisa menjadi semacam pendidikan politik yang memaparkan proporsi fungsi-fungsi, kewajiban dan hak dalam organisasi negara.
Salah satu tanda kedewasaan mental, kebesaran jiwa serta memadainya wawasan pada suatu pihak yang bersalah, adalah seberapa jauh ia menunjukkan perasaan bersalah. Orang yang punya komitmen terhadap kebenaran, akan dengan sendirinya bersikap blingsatan jika ia melakukan kesalahan atau apalagi ketidakbenaran. Minimal ketidakbecusan. Semakin parah blingsatannya, semakin tercermin kedalaman komitmennya terhadap kebenaran.

Situasi blingsatan nasional itu tak begitu terasa. Pak Oetojo Oesman sudah siap ditindak apapun oleh Kepala Negara, tapi seberapa jauh ia menunjukkan rasa malu kepada rakyat? Malahan khalayak ramai diimbau untuk bersama-sama mencari kemungkinan menangkap kembali si buron itu. Bahkan terdengar juga semacam ancaman — meskipun yang mengancam kemungkinan besar tak merasa bahwa ia mengancam. ”Awas kalau masyarakat menyembuyikan Edy Tansil!”.
Lho, pigimane sih. Kalau soal membantu pemerintah, rakyat kebanyakan ini jangan pernah dikhawatirkan. Sebagian mereka membantu dalam bentuk disengsarakan pun selama ini mau-mau saja. Rakyat umum ini ndak ikut makmur, rangsum strukturalnya sangat rendah, ndak ikut kenduri, minta supaya semua saja yang terlibat dalam kasus Golden Key diadili tak terpenuhi kok malah direpoti diajak nguber buron dan malah dianggap ada yang akan melindunginya.
Lha dulu siapa yang salah sampai si Tansil bisa pinjam duit sak dabreg begitu itu — hanya dengan selembar surat sakti? Dimana yang namanya disiplin nasional ketika itu? Politik perekonomian dan budaya politik macam apa yang memanjakan taipan-taipan itu? Feodalisme pasal berapa dalam ilmu sosial yang bisa menjelaskan kenapa ”tamu-tamu sejarah” malah mendapatkan kemudahan-kemudahan proyek yang keterlaluan? Nepotisme dan modus operandi kolusi tingkat elite berdasar ayat berapa dalam buku-buku mafia resmi yang memungkinkan sedulur-sedulur sendiri malah sangat kecil peluangnya?
Apakah itu yang bernama nasionalisme? Universalisme? Deprimordialisasi? Bahwa semua manusia itu sama derajat dan haknya? Ya, semua manusia sama derajatnya, kulit apapun, kecuali ketika mau pinjam duit di bank.
Dan kalau mereka-mereka yang mengalami kekalahan struktural itu tiba di puncak kedlaifannya, lantas dihina dengan akan disantuni melalui 2,5 persen penghasilan orang-orang yang dimanjakan. Dan mereka semua bersyukur atas penghinaan itu, karena saking laparnya dan saking kaburnya wawasan mengenai hak-hak struktural mereka.
Jadi sesungguhnya Eddy Tanzil bukanlah hanya ada sekadar Eddy Tanzil. Ia, sejak menyodorkan tangannya untuk menerima surat sakti, sejak melangkahkan kakinya di pelataran bank yang kemudian dipecundanginya, sampai ia kabur kini — bukanlah sekadar Eddy Tansil. Ia adalah simbol dari sejumlah kebobrokan managemen bangsa dan negara kita ini.
Tidak penting apakah Eddy benar-benar kabur karena memang berniat kabur.
Ataukah karena ia ‘dikaburkan’, lantas direncanakan untuk ‘dimusnahkan’ meskipun kemudian luput. Yang manapun skenario yang sesungguhnya sedang berlangsung — wajah Eddy Tansil adalah pantulan dari wajah kita sendiri.
”Bukan! Bukan wajah kita!” mungkin Anda memprotes kalimat saya itu, ”Wajah saya tidak begitu. Saya bekerja halal, kecil-kecilan, dan tak pernah berdekatan dengan kemudahan, kecuali atas keajaiban kehendak Tuhan pada momentum-momentum tertentu. Jumlah saya berpuluh-puluh juta, dan wajah saya tidak merupakan pantulan dari wajah Eddy Tansil maupun siapa saja yang terlibat secara sistemik dari skandalnya!” Ya, saya paham. ‘Kita’ yang saya maksudkan bukanlah semua kita bangsa Indonesia. Melainkan sebagian kecil dari kita, yang memegang kendali-kendali utama rupiah, kekuasaan dan segala macam asset dan akses.
Saya sendiri adalah warganegara yang sedemikian bodohnya dalam soal ekonomi. Ekonomi adalah memberikan seribu lima ratus rupiah dan saya dikasih sebungkus rokok. Sampai di situlah tingkat pengetahuan dan ilmu ekonomi saya.
Justru karena itu maka kalau bisa kita jangan sampai pernah lupa bahwa Eddy Tansil bukanlah sekadar Eddy Tansil. Di bidang yang sama dan yang melakukan hal sama dengan Eddy Tansil, berapakah jumlahnya? Apakah mereka juga memperoleh keadilan sebagaimana Eddy Tansil ditimpa keadilan, sehingga ia masuk penjara. Yang lain-lain ditimpa ketidakadilan, sehingga tidak masuk penjara. Bagi mereka, ketidakadilan lebih menyenangkan dibanding keadilan.
Kemudian di bidang bidang lain, pada dataran yang berbeda-beda, seberapa ragamkah ‘wajah Eddy Tansil’ di negeri ini? Sesungguhnya larinya Eddy Tansil hanyalah salah satu ‘bunyi instrumen musik’ di tengah orkestrasi besar yang sedang berbunyi semakin gemintang. Meningkatnya kriminalitas, membengkaknya perkelahian massal, semakin maraknya demonstrasi-demonstrasi, robek-robeknya dinding nilai yang selama ini terawat mungkin bermaksud ”litundziro qouman ma undziro aabaa-uhum fa hum ghofilun…”. Untuk sekadar mengkelebatkan peringatan bagi suatu ‘kaum’ sebagaimana dulu telah pula diperingatkan kepada ‘kaum’ sebelumnya.
Tak tahu apa maunya Tuhan sebenarnya, tapi ayat itu dilansir sesudah ayat yang menyebut kata ”Tansil”. Tentu anda menganggap saya sedang melakukan otak atik gathuk: mempeleset-pelesetkan. Sebagaimana ketika pernah mengungkapkan secara ‘iseng’ bahwa bukan tak sengaja nama Adam Smith diizinkan oleh Tuhan untuk dipakai oleh seorang bapak untuk menamai anaknya. Karena lahirnya kapitalisme sebenarnya sudah terjadi jauh sebelumnya, dan tidak di dunia, melainkan di sorga. Yakni ketika Adam, yang memperoleh fasilitas mutlak seluruh sorga kecuali ‘pohon’ itu — toh si Adam masih sedemikian rakusnya, sehingga didekatinya juga pohon itu.
Manusia pertama ini memang bapak kapitalisme. Entah berapa ratus perusahaan dan berapa dahsyat omset ekonomi seandainya beliau hidup di zaman Orba di Indonesia. ‘Pohon’ tinggal satupun akan diambilnya pula.
Maka peringatan Allah itu mestinya berlaku menyeluruh. Ketika menatap wajah Eddy Tansil, imajinasi dan kecerdasan kita harus mengembara ke jaringan-jaringan konteks dan sistem yang melingkupnya — meskipun kalau menulis Eddy Tansil, para wartawan sudah tidak lagi serius dan sadar menyebut Sudomo, umpamanya.
Kebanyakan kita sekarang ini memang sudah ‘kewalahan’ oleh gejala dan membanjirnya kenyataan-kenyataan yang tak terjawab. Kalau di awal tulisan ini saya menyebut ‘luka’, sesungguhnya kebanyakan rakyat juga sudah tidak merasakan luka itu, karena luka sehari-hari mereka lebih langsung dan lebih riuh rendah.
Kita orang-orang kebanyakan yang tidak memanggul tanggung-jawab primer atas organisasi sejarah — karena kita sudah menugasi soal itu kepada buruh-buruh kita, yakni pemerintah — kini tinggal pasif menunggu kehendak Tuhan, karena terlalu banyak soal-soal yang kita tak mampu menangainya.
Tapi mereka-mereka yang memanggul tugas-tugas utama itu, karena mereka digaji dan memperoleh sangat banyak kemudahan dan kemewahan karena tugas-tugas itu — kita doakan jangan sampai tergolong dalam apa yang Allah sebut di ayat sesudah ayat ‘Tansil’ dan ayat ‘peringatan’ di atas:
”Sudah gamblang kebenaran itu sejak dulu, tapi mereka tak percaya”.
Rakyat kecil di pinggir-pinggir jalan sudah omong sejak dulu. Kaum intelektual sudah memakalahkan kebenaran sejak dulu. Kaum seniman dan pujangga sudah menuturkan ‘haq’ sejak dulu. Para Ulama pastor, pendeta, bikhu, sudah menyanyikannya pula sejak lama. Tapi mereka tak percaya.
”Maka aku pasang belenggu di leher mereka, sehingga tangan mereka terangkat ke dagu dan kepala mereka menengadah” ”Kami taruh dinding di depan mereka, kami letakkan tembok di belakang mereka, kami tutup mata mereka sehingga tak bisa melihat” ”Sama saja bagi mereka, engkau lantunkan peringatan atau tak kau lantunkan peringatan, mereka tetap saja tak percaya…..”

//

you're reading...

Catatan Dahlan Iskan, Manufacturing Hope

Hamil tua untuk lahirnya Putra Petir

Posted by administrator ⋅ 18 Maret 2012 ⋅ 

Minggu, 18 Maret 2012
Manufacturing Hope 18
Dukungan untuk lahirnya Putra Petir terus mengalir, sampai-sampai saya tak mampu membalas satu per satu email yang masuk. Tak hanya dari seluruh Indonesia, tanggapan juga datang dari mancaneragara.
Putra-putra petir yang sekarang bekerja di luar negeri terlihat antusiastis. Seorang doktor yang sejak S-1 sudah belajar di Jepang menulis bahwa kelahiran Putra Petir adalah keharusan.
Email juga datang dari ahli-ahli ITS Surabaya, ITB Bandung, UGM Jogjakarta, USU Medan, dan banyak lagi. Kiriman email dari luar kampus juga sangat konkret.
Seorang ahli yang kini menekuni microturbine (turbin dan generatornya berada dalam satu kemasan kompak yang sistemnya sudah bisa menyerap panas mesin itu sendiri menjadi energi listrik tambahan), langsung melangkah. Dia akan membeli mobil Kijang untuk diganti mesinnya dengan mesin mobil listrik. Dalam dua bulan sudah akan jadi mobil listrik yang bisa saya pakai ke kantor.
Saya sampaikan padanya, jangan menggunakan merek mobil yang sudah ada. Kita belum meminta izin kepada pemilik merek. Belum tentu kita boleh menggunakannya. Kalau sampai kita digugat energi kita habis untuk itu. Kita akan kelelahanm, akan susah. Bisa-bisa Putra Petir gagal lahir.
Lebih baik kita ciptakan sendiri bodi mobil listrik nasional ini. Mungkin memerlukan waktu beberapa bulan, tapi lebih nasional. Atau kita meminta izin saja kepada Mendikbud Bapak Muhammad Nuh agar bodi mobil Esemka bisa digunakan. Desain mobil Esemka terbaru yang sudah disempurnakan di sana-sini seperti yang saya lihat di pameran mobil Esemka di Universitas Muhammadiyah Solo bulan lalu, sudah sangat keren.
Atau kita pakai bodi mobil nasional Timor yang sudah tidak diproduksi lagi itu. Timor cukup bagus dan enak dikendarai. Masyarakat juga sudah bisa menerimanya. Masih ada ribuan Timor yang berlalu-lalang di jalan-jalan. Penampilannya yang baik bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya.
Hanya saja saya masih belum tahu bagaimana prosedur perizinannya saat ini. Apakah masih harus meminta izin Mas Tommy Soeharto atau cukup kepada pemerintah, mengingat mobil Timor pernah disita BPPN pascakrisis berat 1998 lalu.
Intinya, untuk melawan kenaikan harga BBM yang pernah, sedang, dan akan terus terjadi itu, tak ada jalan terbaik kecuali kita musuhi BBM. Kita jadikan BBM musuh kita bersama. Kita demo BBM-nya ramai-ramai, bukan mendemo kenaikannya. Kalau setiap kenaikan BBM didemo, kita hanya akan terampil berdemo. Tapi kalau BBM-nya yang kita musuhi, kita akan lebih kreatif mencari jalan keluar bagi bangsa ini ke depan.
Jalan terbaik adalah jangan lagi menggunakan BBM. Kalau kita sudah tidak menggunakan BBM, apa peduli kita pada barang yang juga menjadi penyebab rusaknya lingkungan itu. Kelak, kita bersikap begini: biarkan dia naik terus menggantung sampai setinggi Monas! Kalau kita tidak lagi menggunakannya, mau apa dia!
Tanpa ada gerakan nyata untuk melawan BBM, seumur hidup kita akan ngeri seperti sekarang. Seumur hidup kita harus siap-siap berdemonstrasi. Seumur hidup kita tidak berubah!
Kalau sudah tahu bahwa seumur hidup kita akan terjerat BBM seperti itu mengapa kita tidak mencari jalan lain? Mengapa kita menyerah pada keadaan?  “Mengapa? Mengapa?,” kata Koes Ploes. Anggaplah kita tidak takut kepada Koes Ploes. Tidakkah kita harus takut kepada yang menciptakan alam semesta ini? Berapa kali Allah mengatakan “Afalaa ta’qiluuun?”.
Kita pernah menjawab pertanyaan “mengapa?” itu beberapa tahun lalu. Saat program konversi minyak tanah ke elpiji dilakukan sungguh-sungguh. Bukan main sulit dan beratnya meyakinkan masyarakat untuk pindah dari minyak tanah ke elpiji. Bukan main bisingnya demo dan penentangan terhadap konversi saat itu. Bukan main kecaman yang dilontarkan, sampai-sampai program itu dianggap menyengsarakan rakyat kecil.
Meski awalnya ditentang begitu hebat, didemo begitu seru dan dimaki-maki setengah mati, toh akhirnya “Purwodadi kuthane, sing dadi nyatane!”. Kenyataannya berhasil! Sekian tahun kemudian diakui bahwa konversi minyak tanah ke elpiji adalah success story yang besar!
Kalau saja tidak ada konversi itu, alangkah beratnya sekarang! Harga minyak tanah akan ikut naik. Yang terkena tidak lagi pemilik mobil dan motor, tapi juga ibu-ibu di dapur! Sekarang, naikkanlah harga minyak tanah! Ibu-ibu tidak peduli! Maka untuk mengenang kesuksesan konversi itu harusnya kini kita teriakkan: Hidup Putra-Petir! Eh, salah: Hidup SBY-JK!
Segera lahirkan
Yang diperlukan adalah tekad besar untuk mengatasi persoalan besar. Dengan membanjirnya dukungan pada program mobil-motor nasional listrik BUMN, rasanya tekad itu sudah sangat besar. Situasinya sudah seperti seorang ibu yang hamil tua.
Harus segera dilahirkan! Kalau tidak, akibatnya…tanya sendiri kepada ibu-ibu yang sekarang lagi hamil tua. Atau kepada ibu-ibu yang pernah hamil tua!
Jangan tanyakan kepada bapak-bapak yang seperti orang hamil tua! Terutama karena kekenyangan menikmati bisnis BBM atau bisnis kendaraan BBM!
Tantangan terbesar untuk mewujudkan mobil-motor listrik nasional adalah itu! Sudah terlalu besar bisnis mobil motor dengan bahan bakar BBM. Sudah terlalu besar keuntungan yang dinikmati dari bisnis kendaraan berbahan bakar BBM.
Tidak gampang kita melawannya. Memang kita semua tentu termasuk yang harus tersindir sabda Tuhan ”Apakah kalian tidak menggunakan akal?”.  Memang tidak mudah keluar dari kungkungan mengguritanya bisnis yang ada.
Soal teknologi jelas tidak masalah. Harga baterai litium memang masih mahal, tapi itu karena produksinya belum masal.
Kalau semua beralih ke mobil/motor listrik, harga baterai akan turun drastis. Itu saja. Jelas ini bukan soal teknologi. Ini soal penguasaan pasar.
Kalau soal teknologi, salah satunya tanyalah LIPI. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia! Ternyata LIPI sudah lebih 10 tahun terakhir ini merintis penciptaan mobil dan motor listrik yang kita maksud. Prototipenya pun sudah jadi. Di luar LIPI masih banyak yang siap melakukannya!
Seperti juga pernyataan pencipta microturbine tadi, LIPI pun mengatakan sangat siap. Kalau saya menghendaki segera naik mobil listrik yang mesinnya ciptaan LIPI, dalam hitungan dua-tiga bulan sudah bisa diwujudkan. Tinggal bodinya menggunakan mobil apa. LIPI tidak akan menciptakan bodi mobil. Bukan karena sulit, tapi karena sudah banyak yang mampu menciptakannya.
Kita memiliki banyak industri karoseri yang andal. Sudah pula ekspor besar-besaran, seperti di Malang, Magelang, Surabaya, dan Bekasi. Soal karoseri kita harus bangga dengan kemampuan dan ketrampilan bangsa sendiri.
Tinggal mesin ciptaan LIPI itu kita bandingkan dengan mesin-mesin ciptaan para ahli dari universitas dan kalangan praktisi. Bisa saja kita pilih salah satu atau kita bicarakan bagaimana baiknya.
Saya sendiri sudah menaruh perhatian pada kendaraan listrik ini sejak menjadi direktur utama PLN. Salah satu yang membuat saya berat meninggalkan PLN adalah belum terwujudnya kendaraan listrik ini.
“Pembunuhan berencana”
Dalam road map yang sudah saya sampaikan kepada direksi PLN saat itu (juga saya beberkan dalam rapat kerja nasional PLN di Karawaci tahun 2010), pada akhirnya PLN harus memproduksi kendaraan listrik di akhir tahun 2013.  Yakni setelah byar-pet teratasi, setelah wabah kerusakan travo beres, setelah wabah gangguan jaringan tuntas, dan setelah perang intern lawan BBM selesai.
Waktu itu perang intern melawan BBM di PLN harus dimemangkan akhir tahun 2012. Tahun depan, rencana saya waktu itu, penggunaan BBM di PLN yang semula 9 juta kiloliter harus tinggal maksimum 2,5 juta kiloliter!
Untuk itu saya membuat program “pembunuhan berencana”, yakni mematikan pembangkit-pembangkit besar yang haus BBM seperti di Tambak Lorok (Semarang), Gresik (Jatim), Muara Karang (Jakarta), dan akhirnya Muara Tawar (Bekasi) plus Belawan (Medan).
Semua yang saya sebut itu adalah vampir-vampir BBM, yang membuat PLN memboroskan uang negara puluhan triliun rupiah.
Untuk mendorong agar “pembunuhan berencana” terhadap pembangkit besar yang rakus BBM itu bisa cepat dilakukan, saya sampai menawarkan hadiah khusus.
Tim PLN yang bekerja di lapangan yang bisa menyelesaikan dengan cepat pembangunan transmisi 150 kv dari Lontar ke Tangerang, akan saya beri hadiah mobil, dari saya pribadi.
Kalau transmisi ini berhasil dibangun, listrik untuk kawasan Jakarta utara sampai Priok tidak perlu lagi dari PLTG raksasa Muara Karang.  Listriknya bisa datang dari sumber yang sangat murah di Lontar yang dialirkan dengan transmisi baru tersebut.
Akhirnya tim itu berhasil menyelesaikan proyek sulit itu. Memang terlambat satu bulan dari rencana, tapi hadiah tetap saya berikan. Mobil Avanza sudah dibeli. Sayang, masih belum mobil Putra Petir!
Penyerahannya akan dilakukan bersamaan dengan dihapusnya BBM dari PLTG Muara Karang. Berkat penghapusan BBM di Muara Karang itu negara akan lebih menghemat setidaknya Rp2 triliun per tahun.
PLTG boros BBM lain seperti Gresik sudah tahun lalu tidak menggunakan BBM. Demikian juga PLTGU Tambak Lorok. Ketiganya sudah tidak meminum BBM lagi. Dari ketiganya, setidaknya 3 juta kiloliter BBM sudah bisa dihemat.
Tinggal tiga PLTG lagi yang masih “bandel”: Muara Tawar, Belawan, dan Bali.
Masih perlu dua tahun lagi untuk menghapus BBM dari tiga lokasi itu. Untuk menghapus BBM di Belawan, masih menunggu selesainya revitalisasi LNG Arun. Dari Lhokseumawe ini akan dipasang pipa gas ke Belawan. Agar penggunaan BBM di Belawan digantikan dengan gas.
Untuk menghapus BBM di Muara Tawar masih menunggu selesainya proyek terminal apung LNG di Lampung yang dibangun sekalian untuk memenuhi kebutugan gas industri-industri besar di Cilegon. Kebetulan dari Cilegon sudah ada pipa gas yang nyambung sampai Muara Tawar!
Sedang untuk memerangi BBM di Bali, masih menunggu selesainya pembangunan transmisi 500 kv dari Jawa ke Bali. Ini transmisi dengan tower tertinggi di dunia: 376 meter. Agar bisa menyeberangkan listrik melampaui selat Bali.
Energi matahari
Memerangi BBM tidak cukup hanya untuk pembangkit-pembangkit listrik besar itu. Kita memiliki ribuan pulau kecil yang listriknya dibangkitkan dengan mesin diesel yang bahan bakarnya BBM juga. Ini juga harus dilawan. Tidak ada senjata yang lebih tepat kecuali tenaga surya. Karena itu industri tenaga matahari juga harus dibangun!
Minggu lalu saya sudah memutuskan agar BUMN membangun industri PV. Saat ini sudah ada delapan pengusaha yang bergerak di industri listrik tenaga matahari. Namun sifatnya baru merakit. Bahan-bahan solar cell-nya masih harus diimpor. Inilah yang akan diatasi oleh BUMN.
PT Lembaga Elektronika Nasional (PT LEN Industri), perusahaan BUMN yang di Bandung itu, saya tugaskan untuk mendirikan industri tenaga matahari dalam pengertian yang sesungguhnya. SDM-nya sudah mampu. Ahli-ahlinya banyak. Kesungguhan dan keteguhan hati yang diperlukan.
Agar industri tenaga matahari itu nanti lebih hemat modal, tidak perlu membeli tanah dan membangun pabrik. Saya minta manfaatkanlah pabrik Industri Sandang di Karawang yang sudah lama tutup itu. Lokasinya sangat luas. Untuk 10 ha industri tenaga matahari ini hanya diperlukan sepertiga lokasi pabrik tekstil yang sudah lama mati itu.
Kita sungguh malu kalau sampai Indonesia tidak memiliki industri tenaga matahari. Negara kita sangat luas. Berada di garis katulistiwa. Mataharinya begitu jreng. Pasar kita sangat besar. Tidak masuk akal kalau kita harus impor suku cadang tenaga matahari dari Malaysia atau dari negara bersalju yang tidak punya cukup matahari! “Mengapa? Mengapa?,” tanya Koes Ploes.
Mau tidak mau BBM ini memang harus dilawan dari dua arah: dari gas dan dari listrik.
Kendaraan umum yang besar-besar, silakan beralih ke gas. Kereta api harus beralih ke listrik, sebagaimana KRL. Kendaraan pribadi harus beralih ke listrik.
Bukan hanya akan hemat BBM juga akan sangat baik untuk lingkungan hidup. Kendaraan listrik tidak menimbulkan emisi sama sekali!
Jadi, ide mobil motor listrik ini tidak muncul tiba-tiba. Hanya saja kenaikan harga BBM yang menghebohkan itu harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk melawan belenggu hantu BBM.
Dua tahun lalu saya sudah mencoba sepeda motor listrik di Bandung. Ciptaan anak bangsa sendiri. Saya keliling kota Cimahi dengan motor listrik. Setelah itu saya membeli motor listrik sekaligus dua buah. Setiap hari motor itu digunakan oleh sopir yang ada di rumah saya di Surabaya.
Saya meminta segala macam kekurangannya dicatat. Setiap kali ke Surabaya saya diskusi dengan pak sopir mengenai kelebihan dan kekurangan motor listrik itu. Catatan itulah yang terus saya diskusikan dengan para pegiat motor listrik.
Dulu, ketika masih bisa sering ke Tiongkok, saya juga mengunjungi pabrik mobil dan motor listrik. Tentu juga sering mencobanya.
Saya tidak ragu lagi bahwa mobil-motor listrik harus segera dilahirkan di Indonesia. Putra Petir tidak boleh terlalu lama berada dalam kandungan.
Situasinya sudah hamil tua. Harus segera dilahirkan!(*)
Dahlan Iskan
Menteri  BUMN